PPKM Di Aceh Kembali Diperpanjang

0

Langsa,Aceh. Menindak lanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh, Ir.H.Nova Iriansyah, MT, kembali mem perpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 6 September 2021.

Perpajangan itu tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Aceh Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro level 4, level 3, level 2 serta Mengoptimal kan Posko Penanganan Covid 19 ditingkat Desa/ Gampong. untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19.

Kepala Biro Humas dan Protokol(Karo humpro) Setda Aceh, Muhammad Iswanto, SSTP, MM, mengata kan, dalam Ingup itu disebutkan agar Bupati/Walikota mengatur PPKM Mikro sampai dengan tingkat Gampong (Desa) yang berpotensi menimbulkan penularan Covid 19, dengan mempertim bangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat Gampong, Selasa(24/98/’21)

Dalam Ingub itu disebutkan bahwa Bupati/Walikota akan memberikan sanksi bagi pelanggar PPKM Mikro dan atau Prokes Covid 19 sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan. Bupati/Walikota akan memberikan laporan kepada Gubernur tentang pemberlakuan PPKM Mikro dan pembentukan posko tingkat Gampong untuk pengendalian penyebaran covid 19 serta pelaksanaan fungsi dari posko tingkat Gampong.

Baca Juga :  Desa Jambo Reuhat Banda Alam Kembali Kebanjiran

Dalam Ingub itu, disebutkan bahwa Aparatur tidak diperbolehkan menerima tamu dari luar daerah Kabupatan/Kota atau Provinsi lain, kecuali mendesak dengan terlebih dahulu melaporkan ke Satgas Penanggulangan Covid 19 Provinsi/Kabupaten/Kota

Khusus kepada Walikota Banda Aceh yang wilayahnya ditetapkan PPKM Level 4 situasi pandemi berdasarkan asesmen dengan kriteria level 4 berdasarkan Diktum kesatu huruf a.

Instruksi Menteri Dalam.Negeri Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 Covid 19 Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusatenggara dan Papua, selain itu mengatur PPKM Mikro secara umum juga secara khusus mengatur sebagaimana Diktum ketiga, Diktum keenam, Diktum ketujuh, Diktum kedelapan, dan Diktum kesembilan Instruksi Menteri Dalam Negeri dimaksud dengan mem pertimbangkan kearifan lokal dan kondisi kekinian.

Baca Juga :  Festival Budaya Papua Digelar Guna Ajang Konsolidasi Bhinneka Tunggal Ika

Bupati /Walikota yang tidak melaksanakan ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Instruksi Gubernur ini, dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 67-76 Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Lanjut Muhammad Iswanto, untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan ini juga akan dikenakan saksi administrantif sampai dengan menutup usaha.

“Setiap orang juga dapat dikenai sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular sesuai sejumlah ketentuan perundang undangan yang berlaku” pungkasnya.
(junaidy)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!