Dugaan Perampokan Uang Negara, GMPRI Minta KPK, Polda,Kejati Periksa Gubernur NTB

0

NTB- Dewan Pimpinan Agung Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Republik Indonesia ( DPA GMPRI) meminta KPK RI, Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi NTB melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur NTB terkait dugaan perampokan uang Negara sebesar Rp 28 Miliar.

” Kami dari Dewan Pimpinan Agung GMPRI (Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Republik Indonesia ) Berdasarkan hasil investigasi kami di Lapangan bahwa Program Irigasi Tetes Jagung Dinilai Tidak Berjalan dan Gagal Total, sehingga Kami dari Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) Menduga Ada Perampokan Uang Negara Senilai Kurang Lebih  Rp 28 Miliar oleh Pemerintah Nusa Tenggara Barat.” Ujar Raja Agung Ke Media ( 16/09/21)

Lebih lanjut Wakil Sekjen DPP KNPI tersebut menjelaskan Program penanaman jagung pola Irigasi tetes yang diluncurkan Gubernur  Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, di Desa Akar-Akar, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, sumber biaya dari APBD NTB sebesar Rp 19 Miliar dinilai gagal. Menurutnya masyarakat merasakan manfaat program tersebut hanya satu kali. Selanjutnya program tersebut tidak berjalan lagi.

Baca Juga :  Kembali Dari Penugasan, Danyonif 123/Rajawali Sambut Personel Satgas Apter 2020

“.Keluhan Masyarakat berdasarkan kegagalan Program Irigasi Tetes Jagung membuat masyarakat mengeluh dan menganggapnya janji Palsu Gubernur NTB karna Program ini terbukti Gagal dan tidak boleh di lanjutkan kembali”. Jelasnya

“Gubernur NTB  memaparkan soal program irigasi tetes ini cukup luar biasa janjinya. Faktanya, malah masyarakat rugi, hanya bisa panen sekali ketika musim hujan saja,”. Tambahnya

Pada tahun 2019 Gubernur Provinsi NTB  menyampaikan program tersebut bisa merubah perekonomian masyarakat, karena bisa memanen sebanyak 3 kali dalam setahun.

Baca Juga :  Wakili Pangdam I/BB, Dandim 0201/BS Hadiri Muswil II SAPMA PP Sumut

“Faktanya, hanya bisa satu kali panen pada musim hujan saja. Malah, program itu sudah tidak diminati petani.Program Irigasi Tetes patut diduga wadah konspirasi merampok uang negara sebesar Rp 19 Miliar dari APBD Provinsi NTB untuk program Irigasi Tetes di Lombok Utara.”. Imbuhnya

GMPRI menyimpulkan Gubernur NTB gagal dalam perencanaan. Dengan hal ini GMPRI meminta KPK melakukan  pemeriksaan terhadap Pemerintah Nusa Tenggara Barat.

“Dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat, ada permainan antara DPRD NTB dengan Gubernur NTB” atau ” Kong kali Kong antara Eksekutive NTB dan Legislatif NTB”. Pungkasnya ( Red )

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!