Forum Perencanaan dan Percepatan Strategi Penataan Daerah Persiapan Otonom Baru Bogor Barat

0

BOGOR | KILASBERITA.ID – Membentuk daerah otonom baru adalah pekerjaan besar, karena menyangkut masa depan sebuah wilayah dengan manusia yang ada di dalamnya. Setelah kegagalan sistem sentralisasi yang dijalankan pada masa Orde Baru untuk menyejahterakan masyarakat, pilihan akhirnya jatuh pada sistem desentralisasi. Oleh karena itu, sistem desentralisasi yang telah menjadi pilihan, harus diupayakan dapat membuat rakyat, bangsa dan negara Indonesia semakin maju dan mampu berkiprah di forum internasional secara terhormat. Keberhasilan sistem desentralisasi dimulai dari cara bagaimana sebuah daerah otonom dibentuk. Apabila pembentukannya hanya didasarkan pertimbangan sesaat, jangka pendek, dan pragmatis, niscaya sebuah daerah otonom tidak akan mampu maju dan mandiri. Optimisme ini didasarkan pada pemikiran bahwa kemajuan sebuah negara akan sangat tergantung pada kemajuan entitas subnasional yang ada di dalam negara bersangkutan, demikian juga di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini.


Sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, aspirasi pemekaran daerah sedemikian deras mengalir dan sulit dibendung, hingga pada akhirnya Presiden RI menyatakan di depan Sidang Paripurna DPR-RI pada tanggal 3 September 2009 mengenai pemberlakuan kebijakan moratorium (penghentian sementara) pemekaran daerah sampai dilakukannya evaluasi secara menyeluruh, konsisten, dan sungguh sungguh terhadap hasil-hasil pemekaran daerah selama kurun waktu yang lampau.

Derasnya pemekaran daerah di Indonesia, ditunjukkan dengan terbentuknya 205 Daerah Otonom Baru (DOB) hanya dalam kurun waktu sepuluh tahun (tahun 1999-2009), yang meliputi 7 (tujuh) Provinsi, 164 (seratus enam puluh empat) kabupaten dan 34 (tiga puluh empat) kota. Maka Pemerintah Pusat menerapkan prinsip-prinsip sebagai acuan pengendalian yang jelas dan rinci tidak hanya didsarkan pada kepentingan sesaat yang pragmatis dan terkadang elitis, khususnya sebagai salah satunya Calon Daerah Persiapan Otonom Baru Bogor Barat yang sudah menjadi suatu kebutuhan yang sangat konstitusional terhadap persyaratan dasar sebagai Daerah Persiapan yaitu : persyaratan dasar Kewilyahan dan persayaratan dasar kapasitas Daerah.

Tahapan Strategi Penataan Daerah Persiapan Otonom Baru Bogor Barat pada hakekatnya bertujuan untuk lebih meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Bogor Barat (yang selama ini telah terpinggirkan). Dalam kenyataannya hal tersebut tidak akan pernah terwujud di wilayah Bogor Barat, jika tidak ada upaya perencanaan dan percepatan strategi penataan Daerah Persiapan yang harus segara diterobos dan didorong bahkan didobrak secara sporadis kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang sampai saat ini masih saja menganggap tidak penting untuk melakukan percepatan pembangunan baik supratruktur daya dukung wilayah maupun pembangunan infrastruktur sarana dan prasaranapenunjang khususnya guna mempersiapkan kelengkapan persyaratan Kewilayahan dan persyaratan kapasitas Daerah untuk Calon Daerah Persiapan Pembentukan Otonom Baru Bogor Barat, maka dari itu kami stakeholder yang tergabung dalam Forum Perencanaan dan Percepatan Strategi Penataan Daerah Otonom Baru Bogor Barat (FORECAST BOGOR BARAT), yang sejalan dengan komitmen untuk membantu Pemerintah RI dalam memperkuat sendi-sendi demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang memegang teguh prinsip-prinsip good governance.

Maka diharapkan kemitraan partisipatif FORECAST BOGOR BARAT untuk mengawasi dan mengontrol Pembaharuan Tata Pemerintahan atau Partnership for Governance Reform, pada Perencanaan Daerah Persiapan Otonom baru Bogor Barat akan mendukung dan mengawal serta mendorong bersama sama Kementerian Dalam Negeri menyiapkan sebuah grand strategy (pada awalnya) dan kemudian menjadi grand design dan diadopsi dengan nama Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) di Indonesia sampai tahun 2025 khususnya di wilayah Bogor Barat.

Desain Besar penataan Daerah ini diharapkan mampu mengendalikan dan mengarahkan pembentukan, dan penyesuaian daerah otonom Bogor Barat sesuai dengan tujuan yang sesungguhnya. Desartada yang telah selesai disusun, dibahas bersama dengan DPR RI, dan selanjutnya diakomodasikan dalam Revisi Rancangan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan perspektif yang lebih luas dan mengubah cara pandang dari paradigma “pembentukan daerah” ke paradigma “penataan daerah”, dengan tujuan untuk memastikan adanya:
(1) peningkatan pelayanan publik,
(2) percepatan demokratisasi,
(3) percepatan pembangunan perekonomian daerah,
(4) pengembangan potensi daerah (baik suprastruktur maupun infrastruktur),
(5) peningkatan keamanan dan ketertiban, serta
(6) memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan.

Penataan Daerah Persiapan Kabupaten Bogor yang ideal mencakup kebijakan pembentukan, dan penyesuaian daerah otonom serta evaluasi kemampuan dan pembinaan daerah otonom. Kebijakan ini harus dipelihara keberlanjutannya sehingga arti penataan daerah menjadi lengkap. Serangkaian tujuan dan harapan itulah yang selanjutnya mendasari perlunya peran proaktif FORECAST BOGOR BARAT, guna mengontrol Pemerintah Kabupaten Bogor untuk memastikan bahwa yang sangat signifi kan dalam penataan Daerah ini adalah konsep pembentukan daerah otonom baru yang didahului dengan pembentukan “daerah persiapan” selama tiga tahun dulu sebelum disahkan secara definitif, berdasarkan proses kajian dan evaluasi yang menyeluruh.

Seperangkat instrumen daerah persiapan telah dituangkan dalam Desartada, perlu adanya perincian teknis atas parameter-parameter yang digunakan persyaratan dasar.


Parameter yang harus dilengkapi oleh pemerintah Kabupaten Bogor dalam pembentukan daerah otonom Bogor Barat berdasarkan desain tiga dimensi yang ditetapkan dalam Desain Besar Penataan Daerah dimaksud, yakni: (a) dimensi geografi, (b) dimensi demografi , dan (c) dimensi kesisteman (yang mencakup sistem pertahanan keamanan, sistem sosial politik, sistem ekonomi dan keuangan, sistem administrasi publik serta sistem manajemen pemerintahan) dinilai masih bersifat makro, maka untuk kejelasannya masih perlu dijabarkan ke dalam berbagai indikator yang terukur. Dan menjadi konsern dari Forecast Bogor Barat untuk memastikan ukuran prasyaratnya.

Baca Juga :  Muhammad Hadi : Selamat Atas Terpilihnya Anton Nurdin Ketua Koni Palembang


Berbagai indikator yang dipilih, didasarkan pada 4 (empat) kriteria : (a) datanya mudah diperoleh, (b) datanya dapat dipercaya, (c) datanya bersifat terbuka sehingga mudah dilacak atau pun diperiksa ulang oleh publik, dan (d) datanya dapat mengambarkan perubahan yang konsisten. Data yang digunakan untuk menyusun parameter pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), diperoleh dari instansi yang secara fungsional memang bertanggung jawab mengelolanya. Data dan instansi sebagaimana dimaksud, sebagai berikut:
Data tentang kegeografi an mencakup kualitas dan kuantitasnya diperoleh dari Badan Informasi Geospasial (BIG), dengan periksa ulang data dari Dinas Topografi ( dalam hal ini dapat diperoleh dari Dinas Topografi) Angkatan Darat,
Data tentang kedemografi an mencakup kuantitas dan kualitasnya diperoleh dari Badan Pusat Statistik Daerah, dengan periksa ulang data dari BKKBN daerah maupun dari berbagai lembaga studi kependudukan di berbagai universitas negeri.


Data tentang sistem pertahanan dan keamanan diperoleh dari berbagai lembaga yang ada di TNI dan POLRI di tingkat Nasional maupun tingkat Daerah sekitarnya yang menjadi obyek pembentukan daerah otonom baru.


Data tentang sistem sosial politik diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri (khususnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa & Linmas) serta berbagai lembaga kajian sistem politik di berbagai perguruan tinggi setempat maupun lembaga swadaya masyarakat setempat.


Data tentang sistem ekonomi dan keuangan diperoleh dari Dinas Daerah, Kementerian Keuangan maupun Kanwil-kanwilnya di Daerah yang relevan; Bank Indonesia di tingkat Nasional maupun cabang-cabangnya di Daerah yang relevan, serta berbagai lembaga kajian ekonomi regional yang ada di lembaga perguruan tinggi maupun lembaga swadaya masyarakat setempat.


Data tentang sistem administrasi publik diperoleh dari Dinas Daerah, Kementerian PAN & Reformasi Birokrasi RI. Data tentang sistem manajemen pemerintahan diperoleh dari Pemerintah Daerah, Kementerian Dalam Negeri (khususnya Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum), serta berbagai lembaga penelitian di berbagai perguruan tinggi.


Adapun tujuan penyusunan Parameter Daerah Persiapan Bogor Barat, lebih untuk memastikan terwujudnya daerah otonom yang maju dan mandiri. parameter daerah persiapan ini dimaksudkan untuk memberi kejelasan dan acuan tentang Parameter Daerah Persiapan Bogor Barat yang dapat dengan mudah dipahami oleh semua pemangku kepentingan, termasuk mengenai proses pembentukan daerah otonom baru melalui tahapan sebagai daerah persiapan.

Secara substantif memuat parameter, indikator, definisi, dan sumber data berikut beberapa penjelasannya untuk ketiga dimensi desain besar penataan Daerah, yaitu: dimensi geografi, demografi, dan kesisteman. Parameter-parameter dalam dimensi kesisteman mencakup aspek sistem pertahanan-keamanan, sistem politik dan sosial budaya, sistem ekonomi, sistem keuangan, sistem administrasi publik, dan sistem manajemen pemerintahan. Dalam proses penyesuaian persyaratan dengan penyusunan parameter akan dilakukan serangkaian kegiatan oleh Forecast Bogor Barat yang berupa seminar, workshop, focused group disscusion, dan rapat-rapat konsinyasi yang didukung para pihak secara luas. Banyak pakar dan praktisi, untuk seluruhnya atau pun untuk sebagian akan berkontribusi menyumbangkan pemikiran-pemikirannya, yang sangat signifikan dan berarti.


Dengan adanya daerah persiapan maka pembentukan daerah otonom baru dipersiapkan secara sungguh-sungguh sehingga ada jaminan bahwa daerah otonom baru tersebut nantinya akan berkembang menjadi daerah otonom yang maju dan mandiri.

Konsep ini bercermin dari rendahnya tingkat kemajuan daerah otonom baru yang didasarkan pada pertimbangan politis atas nama demokrasi. Paradigma baru yang memadukan antara aspek demokratisasi dengan aspek efektivitas dan efisiensi pemerintahan terlihat dari proses pengusulan pembentukan daerah otonom yang dapat berasal dari dua sumber yakni aspirasi masyarakat dan atau inisiatif pemerintah. Inisiatif masyarakat didasarkan pertimbangan adanya tuntutan kebutuhan perlunya ada entitas pemerintahan baru karena berbagai alasan antara lain ketidakterjangkauan pelayanan maupun pembangunan karena wilayah Kabupaten Bogor yang terlampau luas ataupun karena jumlah penduduk yang sudah sangat terpadat didunia untuk ukuran kabupaten.


Sedangkan inisiatif pembentukan daerah otonom baru dari pemerintah pusat didasarkan pada pertimbangan kepentingan strategis nasional. Apabila inisiatif dari masyarakat melihatnya dari sudut pandang yang sempit yakni kepentingan masyarakat setempat, maka inisiatif dari pemerintah pusat melihatnya dari sudut pandang yang luas yakni kepentingan nasional secara keseluruhan.

Hal ini terutama ditujukan untuk pembentukan daerah otonom baru di daerah-daerah perbatasan negara lain ataupun di daerah kepulauan dalam rangka menjaga kedaulatan bangsa. Pembentukan daerah persiapan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tahap tersebut bersifat administratif sehingga masih menjadi ranahnya eksekutif, belum menjadi keputusan politik. Karena tidak setiap daerah persiapan akan berlanjut menjadi daerah otonom baru yang definitif.

Baca Juga :  Mabar Sering dilanda Banjir, Pemuda Mabar : Kinerja Camat Medan Deli Buruk dan PT KIM Bubarkan


Selama ini alasan pembentukan daerah otonom lebih banyak didasarkan pada pertimbangan untuk menampung aspirasi masyarakat, karena ketertinggalan pembangunan, ataupun karena kurangnya pelayanan publik dan lain sebagainya. Alasannya selalu melihat ke belakang, tetapi belum dibuat alasan untuk melihat ke depan. Oleh karena itu, pembentukan daerah otonom baru melalui daerah persiapan ditujukan untuk mencapai daerah otonom yang maju dan mandiri. Capaian tersebut nantinya berlaku juga untuk semua daerah otonom yang sudah terbentuk.

Apabila sebuah daerah persiapan berdasarkan hasil evaluasi komprehensif sudah menunjukkan kemajuan yang berarti dan potensial untuk menjadi daerah otonom yang maju dan mandiri, pemerintah pusat baru mengusulkannya kepada DPR untuk diputuskan secara politik dalam bentuk UU pembentukan daerah otonom baru. Pengembangan parameter ini didasarkan pada prinsip dasar, bahwa proses pembentukan Daerah persiapan bersifat obyektif, rasional, dapat dikontrol oleh publik, dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan.


Parameter Penataan Daerah Persiapan ini diterapkan setelah RUU Revisi UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan menjadi Undang-undang, diikuti dengan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Menjadi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Untuk menghindari time gap, Revisi Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2007 dapat disiapkan dari awal dengan merujuk pada konsep-konsep yang telah tertuang dalam Desertada dan penjelasan teknis ini.
Ada dua asumsi dan prediksi digunakannya parameter-parameter yang telah diuraikan dalam buku ini, yaitu :
Pertama, apabila konsep yang tertuang dalam Desertada, dapat terakomodasi dalam RUU Revisi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan disetujui DPR RI menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tanpa perubahan yang sifatnya mendasar dari konsep Desartada;
Kedua, parameter yang ditetapkan didukung hasil kajian oleh lembaga yang berkompeten dan profesional (Kemendagri, Kemenkeu, Menpan & RB, BKN, BIG, BPS dlsb).


Penerapan parameter daerah persiapan ini akan memiliki berbagai implikasi dengan penjelasan sebagai berikut:
Pertama, implikasi kelembagaan, dibutuhkan pembentukan sebuah tim pengkajian yang lebih profesional, dengan komposisi keanggotaan kombinasi dari unsur birokrasi dan para pakar perguruan tinggi yang kompeten. Dengan pendekatan baru ini (tidak menggunakan sistem scoring yang rawan manipulasi) diharapkan penilaian menjadi lebih kualitatif-komprehensif dan obyektif berdasarkan pertimbangan logis dan rasional.


Kedua, implikasi anggaran dari penerapan parameter dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi (geografi, demografi, dan kesisteman) ini, akan jauh lebih besar karena membutuhkan kerja lapangan dalam rangka observasi, pengkajian, dan penilaian bertahap yang komprehensif.

Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah mempersiapkan sejak tahun 2012 telah melengkapi penerapan parameter tersebut, namun harus didorong dilakukan observasi ulang, dan pendataan ulang serta pengkajian, penilitian dan penilaian oleh Forecast Bogor Barat agar dapat memastikan penerapan (aplikasi) dan implikasinya besarnya biaya akan sebanding dengan manfaatnya karena sebuah Daerah yang dipersiapkan menjadi Daerah Persiapan otonom dilakukan dengan kajian yang mendalam dan berorientasi pada keberlangsungan serta jaminan untuk dapat berkembang mensejahterakan masyarakatnya di masa mendatang. Pemenuhan terhadap parameter pembentukan daerah persiapan ini masih membutuhkan elaborasi dalam instrumen-instrumen yang lebih teknis, serta rumusan-rumusan kaidah hukum dalam peraturan pemerintah, sehingga masih diperlukan berbagai forum curah pendapat baik dalam bentuk seminar, lokakarya ataupun diskusi kelompok terfokus sehingga tercipta sebuah konsep pemikiran yang komprehensif sebagai sumbangan Forecast Bogor Barat bagi pengembangan desentralisasi di tingkat daerah di Tanah Air Indonesia.


Untuk itu, Forecast Bogor Barat senantiasa berpartisipasi proaktif dan tegas melakukan pemonitoran, pengawasan, pengevaluasian penyelenggaraan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur daerah Kabupaten Bogor umumnya khususnya di wilayah Bogor Barat agar dapat memastikan secara preventif baik kuantitas maupun kualitas pekerjaan infrastruktur berjalan sesuai peraturan perundangan dan berhasil menjamin kesesuaian dengan parameter persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah persiapan. Apabila dalam pelaksanaan terdapat temuan-temuan penyimpangan maka dilakukan langkah-langkah tegas sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Agenda kegiatan yang mendesak awal minggu ini adalah:
Memonitor dan mengevaluasi pekerjaan pembangunan perbaikan infrastruktur jalan paska bencana longsor di wilayah Kecamatan Sukajayain yang diduga kualitas betonisasi yang tidak memenuhi standar konstruksi yang ditetapkan, serta kurang nya pengawasan secara intens dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Bogor sebagai pengguna anggaran.
Memonitor dan mengevaluasi pekerjaan pembangunan infrastruktur pedesaan di wilayah Bogor Barat guna memastikan program pembangunan berkelanjutan (suitanable development grows).


Melakasanakan perencanaan dan percepatan pengembangan tata ruang wilayah dan pengembangan papasitas daerah serta pengembangan kemampuan penyelenggraan pemerintahan Daerah selaras dengan Prediksi dan Estimasi konsep Desartada.
Melakasanakan perencanaan dan forecasting (percepatan pengembangan potensi ekonomi) wilayah Bogor Barat malaui observasi, penelitian, analisis kajian dan evaluasi/penilaian selaras dengan Prediksi dan Estimasi konsep Desartada.


Demikian Pers Release Forecast Bogor Barat (Forum Perencanaan dan Percepatan Strategi Penataan Daerah Persiapan Otonom Baru Bogor Barat) semoga menjadi informasi publik yang sangat berarti dan mempunyai manfaat bagi masyarakat luas.


Bogor Barat, 3 November 2021
Direktur Ekskutif Forecast Bogor Barat,
Narasumber LULU AZHARI (Ki Jalu).

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!