PWRI Kota Langsa Adakan Pelatihan Jurnalistik Praktis

0

Langsa || Kilasberita.id – Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPC PWRI) Kota Langsa dalam hgwaktu dekat ini akan mengadakan Pelatihan Jurnalistik Praktis, yang diperuntukkan untuk para Insan Pers (Wartawan) baik yang pemula maupun Wartawan senior yang pelaksanaan nya di Kota Langsa.

Ketua DPC PWRI Kota Langsa, Erliyandy ST, mengatakan pada media ini bahwa kegiatan Pelatihan yang ber-thema kan “Profesiolisme Jurnalistik Sebagai Penghubung Serta Sosial Kontrol Bagi Masyarakat dan Pemerintah” ini sudah jauh-jauh hari kami rencanakan dan kegiatan ini adalah salah satu program kerja DPC PWRI Kota Langsa dan mendapat dukungan moral dari Ketua PWRI Provinsi Aceh,S. Ramadhan Djamil.
“Program kerja kami salah satunya mengadakan Pelatihan Jurnaliastik Praktis, selanjutnya diteruskan dengan program lainnya” cetus Eriyady,ST.

Pelaksanaan kegiatan ini bertolak dari minimnya pengetahuan menulis dari Wartawan Pemula, agar cara penulisan berpedoman dari rumus 5 W + 1 H. lanjutnya.

Amatan Wartawan media ini (lintasberità.id) DPC PWRI Kota Langsa yang di komandoi Eriyady, ST (Ketua) program pelatihan tersebut sangat tepat sekali dan wajar bila kita berikan apresiasi karena organisasi wadah ke- Wartawanan ini masih seumur jagung di Kota Langsa namun telah banyak berbuat dan mempunyai program yang
sangat menguntung kan bagi Wartawan.

Sebagai bentuk apresiasi kepada DPC PWRI Kota Langsa, Wartawan media mencoba memberi masukkan berupa goresan yang mungkin bermanfaat.
Siapapun orangnya tentu berkeinginan dan bercita-cita menjadi Wartawan Profesional,bukan Wartawan asal-asalan yang hanya dijadikan bahan gunjingan dalam julukan menyakitkan.

Dalam hal ini tidak ada salahnya kita mengulang kaji tentang Etika dan Hukum Jurnalis sebagai pegangan guna melahirkan karya-karya Jurnalis yang bermutu.

Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, harus benar-benar kita pahami dalam arti yang seluas-luasnya sehingga ketika melaksanakan tugas Jurnalistik dilapangan tidak terjadi benturan yang bermuara pada tindak kekerasan terhadap Wartawan.
Pers adalah milik rakyat, bukan milik Pemerintah atau Partai politik, oleh karenanya Pers jangan berkotak-kotak dan hanya menjadi corong
seseorang.

Disinilah kadang-kadang seorang Wartawan lupa dan menganggap dirinya hebat sehingga sering salah kaprah bertindak bak Polisi dan Jaksa bahkan seperti seorang Hakim karena dalam tulisannya memvonis seseorang yang belum tentu bersalah yang disebut dengan istilah TRAIL BY THE PRESS. Padahal dalam Hukum Pidana atau (KUHP) dikenal sengan azas Praduga tak Bersalah atau PRESUMTION OF INNONCE.

Baca Juga :  Lapangan '4 In One' Kodam XVIII/Kasuari Abadikan Nama Pahlawan Nasional Papua Barat

Azas ini menyatakan bahwa sebelum tersangka dinyatakan bersalah oleh Keputusan Hakim yang mempunyai wewenang dan berkekuatan hukum tetap maka ia harus dianggap dan diperlakukan sebagai orang tak bersalah.

Kode Etik Jurnalistik merupakan rambu-rambu Pers yang tidak boleh dilanggar karena merupakan juga IKRAR dari sejumlah organisasi ke-Wartawanan dan organisasi Perusahaan Pers Indonesia yang terdiri dari sebelas pasal menggantikan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang hanya Tujuh pasal.

Kode Etik Jurnalis disusun dan disepakati pada tanggal 14 maret 2006 kemudian menjadi lampiran keputusan Dewan Pers No.03/SK-DP/lll/2006

Dalam mukadimah disebutkan bahwa Kemerdekaan berpendapat,ber-ekspresi, Pers adalah Hak Azasi Manusia yang dilindungi Pancasila,UUD’45 dan Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia PBB.

Kemerdekaan Pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh Informasi dan berkomunikasi guna memenuhi kebutuhan hakiki dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.

Dalam mewujutkan Kemerdekaan Pers itu Wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan Bangsa tanggung jawab sosial, keragaman dan norma-norma Agama.
Dalam melaksanakan fungsi Hak, Kewajiban dan penanannya, Pers menghormati Hak Azasi setiap orang karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin Kemerdekaan dan memenuhi hak publik memperoleh informasi yang benar, Wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasinal dalam menjaga kepercayaan publik dan menetapkan integritas serta profesionalisme.

Atas dasar itu, Wartawan Indonesia menetapkan dan mentaati Kode Etik Jurnalis.
Bagi Wartawan yang sudah pernah mengikuti pelatihan jurnalistik tentu saja sudah memahami secara benar, oleh sebab itu dalam tulisan ini rasanya tidak memerlukan pasal demi pasal.

Akan tetapi Wartawan pemula yang jumlahnya terus bertambah dan belum peenah mengikuti pelatihan merupakan kewajiban dari perusahaan Pers yang mem pekerjakannya maupun Pemerintah Daerah untuk memberikan Pelatihan dasar-dasar jurnalistik yang memadai, sehingga dalam melaksanakan tugas di lapangan terhindar dari hal yang tidak diingini. Namun hal ini belum pernah dilaksanakan oleh perusahaan tempat wartawan itu bekerja ataupun yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Jadi suka atau tidak suka kita acungkan jempol pada PWRI Kota Langsa yang sangat peka dalam memperhatikan hal ini.(junaidy)

Leave A Reply

Your email address will not be published.