Pro Kontra Pernyataan Bupati Bogor, Label Wartawan Asli dan Tuduhan Wartawan Bodong

0

BOGOR | KILASBERITA.ID – Sebagai Pejabat Publik melontarkan pernyataan karena pelampiasan emosional sangat disesalkan, apalagi bersifat tuduhan yang akan menjadi opini publik, jelas ada yang tersinggung dan ada juga yang diuntungkan dari lontaran pernyataan Bupati Bogor Ade Yasin pada acara Boling di Kecamatan Kelapanunggal (16/06/2021), sebagaimana dirilis di website Diskominfo Kabupaten Bogor.

“Untuk urusan pembangunan yang bersumber dari dana Samisade, atau anggaran lainnya, Kepala Desa harus berani kalau tidak merasa salah hadapi saja, jika ada wartawan “bodrek” yang mengganggu laporkan ke Kapolsek dan Danramil,”

Timbul opini publik ada apa dengan proyek Samisade? kenapa Kepala Desa merasa terusik jika ada masyarakat atau wartawan yang konfirmasi tentang proyek Samisade, karena diduga ada pihak ketiga yang mempunyai kepentingan atas program tersebut, bukannya sudah ada himbauan dari Bupati agar kepala desa transparan dalam melaksanakan program samisade, bahkan dihimbau oleh Bupati Bogor agar semua elemen masyarakat dan aparat penegak hukum ikut serta mengawasi pelaksanaan program SAMISADE yang dikerjakan secara swakelola dengan padat karya mempekerjakan warga setempat, juga toko bangunan bahan material lokal yang ada dilokasi, untuk memberdayakan peningkatan ekonomi desa dalam masa pandemi Covid 19.

Baca Juga :  KKP Menyelenggarakan Festival Palembang Darussalam (FPD) XIX

Merupakan hak narasumber/pemerintah desa menanyakan identitas wartawan, dan kewajiban wartawan menunjukan identitas dan surat tugas saat konfirmasi kepada narasumber/pemerintah desa, kalau merasa benar kenapa takut menanyakan identitas wartawan.

“Saya bawa wartawan asli untuk meliput kegiatan Boling ini, biar mereka tahu kondisi di wilayah seperti apa. Nantinya yang merasa wartawan “bodrek” kalau liat wartawan asli pasti minggir. Dengan begitu bisa mengikis keberadaan wartawan “bodrek”, sehingga lama kelamaan akan habis.

Kita baru dengar istilah WARTAWAN ASLI dari orang nomor satu di Kabupaten Bogor, sedangkan definisi wartawan asli tidak ada di UU Pers Nomor 40 Tahun 1999. Apakah yang berhak menilai wartawan asli, atau bodrek adalah Bupati, buat apa ada uji kompetensi wartawan dan organisasi persatuan wartawan.

Apakah ada tanda khusus dari Bupati Bogor kalau itu wartawan asli, dan menjamin wartawan bodrek akan minggir kalau liat mereka, sedangkan mereka juga tidak tahu mana wartawan asli atau bodrek.

Baca Juga :  GMPRI Mendesak Bupati Bogor Untuk Mengklarifikasi Perkataannya Dimuka Umum

Bagaimana selama ini dengan wartawan/media yang memberitakan dugaan penyelewengan anggaran APBD/APBDes (Dana Desa, ADD, Banbup, Banprop) oleh pejabat pemerintah kabupaten atau kepala desa seperti apa tindak lanjut dari pemerintah kabupaten dan membuat efek jera setelah ada pemberitaan di media masa, apakah lazim dikatakan sebagai pejabat bodrek, kepala desa bodrek jika diduga melakukan penyelewengan anggaran.

Pernyataan Bupati Bogor diatas merupakan cambuk untuk para wartawan lain diluar statement Bupati (Wartawan Asli dan Bodrek) agar dalam menjalankan tupoksinya secara profesional, indepeden dan bertanggung jawab, sehingga kebebasan pers di Kabupaten Bogor tidak di persekusi.

Komunitas Aktivis Bogor Raya akan terus mengawal, memantau, mengawasi pelaksanaan proyek program SAMISADE dan anggaran lain, jika terbukti terindikasi korupsi maka tidak segan-segan melaporkan ke Aparat Penegak Hukum.

Penulis : Soklar, S.E., alias OSKAR

(Ketua AKTIVIS BOGOR RAYA)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!