Tolak PLT Pemerintahan Kabupaten Bekasi Yang Tidak Pro Pemekaran

0

BEKASI- Laskar PKBU meminta calon daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Bekasi Utara segera di tandatangani oleh Plt pemeritah, dan DPRD kabupaten bekasi lalu diajukan ke Pemerintah dan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya di ajukan ke Kemendagri. Hal tersebut dikatakan oleh Perwakilan Laskar PKBU Ahmad Syatiri ke media pada Selasa, ( 13/07/21).

Lebih lanjut Ahmad Syatiri perwakilan laskar pemekaran kabupaten bekasi utara (Laskar PKBU) meminta daerah otonomi baru (DOB) kabupaten bekasi utara segera di realisasikan oleh Pemerintah dengan Pemenuhan syarat syarat dari UU 23 2014 sebagai langkah terjadinya pemekaran daerah otonomi baru kabupaten Bekasi Utara.

“Kami mendorong Pemerintah segera membuat melaksanakan melengkapi kebutuhan terjadinya daerah otonomi baru kabupaten Bekasi utara dengan surat surat keputusan yang akan ditanda tangani oleh plt Kabupaten Bekasi DPRD Kab. Bekasi, pemerintah dan DPRD propinsi jawa Barat serta mendorong keputusan pemerintah pusat.” Ujarnya

Baca Juga :  Koramil Leuwiliang Himbau Pedagang Kaki Lima di Wilayah Hukumnya

Menurutnya Pemekaran wilayah ini sangat  diperlukan, untuk mendukung aspek keadilan antara pusat dan daerah. Dilihat dari tingkat penduduk yang tinggi dan wilayah cukup luas sehingga terjadinya pelayanan yang lamban akibat jarak yang cukup jauh.

Ahmad Syatiri menjelaskan, Pemekeran ini Menjadi keutamaan agar sumberdaya manusia dan sumberdaya alam dikabupaten bekasi terkelola secara maksimal dan merata, sehingga percepatan pembangunan di bekasi lebih cepat, maka sangat pantas rasanya pemekaran daerah otonomi baru dibekasi dimekar kan terutama untuk pemekaran wilayah kabupten bekasi utara.

Katanya, kucuran dana yang diberikan pemerintah Jawa Barat kepada daerah itu sedianya tak melihat jumlah populasi manusia saja. Tetapi, juga melihat jumlah kecamatan dan desa Kemudian syatiri mengatakan, pengendalian pelayanan yang tidak prima menjadi salah satu solusi dinamika pembangunan di Bekasi.


“kami meminta keseimbangan antara pendapatan sumber daya manusia dan terhadap pelayanan publik dan penggerakan ekonomi. Maka sudah selayaknya kabupaten bekasi dimekarkan menjadi daerah otonomi baru kabupaten bekasi utara. Seperti diketahui Bupati Bekasi Eka S Atmaja meninggal dunia setelah mengidap Covid-19.” Jelasnya

Baca Juga :  Muhammadiyah : Kembali Mendapatkan Penghargaan Internasional dari World Health Organization (WHO)

Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menyebut Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Herman Hanafi menjadi Pelaksana Harian (Plh) Bupati Bekasi. Demikian dikemukakan Kepala Pusat Penerangan Mendagri Benny Irwan.

“Tidak ada kekosongan pimpinan di Kabupaten Bekasi karena sesuai peraturan perundang-undangan, saat ini Plh Sekda akan melaksanakan tugas kepala daerah sehari-hari (Plh KDH). Ini sebagai kebijakan awal,” kata Irwan, di Jakarta, Senin (12/7).

Benny menyebut dalam waktu dekat pihaknya akan berkirim surat kepada Pemerintah Kabupaten Bekasi agar kursi kepemimpinan bisa langsung diamanahkan pada Plh Sekda.

“Pagi ini akan ada surat atau radiogram dari Kemendagri ke Pemerintah Daerah,” ucapnya. Pemerintah Kabupaten Bekasi praktis tidak memiliki pimpinan setelah Atmaja wafat.  ( FERI)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Don`t copy text!