DPP PKS: Pendapatan Pajak Turun Pemerintah Harus Rem Belanja Tidak Produktif 

kilasberita.id, JAKARTA- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Ekonomi Keuangan Anis Byarwati kembali mengingatkan pemerintah terkait anjoknya penerimaan perpajakan. Menurut data Kemeterian Keuangan hingga akhir Agustus 2024, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tercatat Rp1.776,98 triliun atau baru mencapai 63,41 persen dari target APBN 2024. "Capaian tersebut secara nominal lebih rendah Rp45,15 triliun dari periode yang sama tahun lalu atau terkontraksi 2,48 persen (yoy)," katanya di Komplek Parlemen, Jakarta (4/11/24).

Menurut Anggota Komisi XI DPR RI ini berdasarkan pertumbuhannya, realisasi penerimaan Perpajakan dan PNBP masing-masing terkontraksi 2,73 persen (yoy) dan 4,78 persen (yoy). "Fenomena meroketnya harga komoditas sudah berakhir, situasi ini menjadi warning bagi pemerintahan baru, agar nantinya lebih hati-hati lagi dalam pengelolaan keuangaan negara," ungkapnya.

Anggota DPR RI asal Jakarta ini mengingatkan implikasi dari anjloknya pendapatan sehingga defisit melebar secara signifikan nyaris menyentuh batas aman 3 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). "Pemerintah perlu rem belanja yang tidak dan kurang produktif, hal ini sejalan dengan pidato Presiden Prabowo untuk K/L mengurangi studi banding ke luar negeri, atau menahan proyek mencusuar seperti IKN baru, harus ada rasionalisasi program yang dijalankan, sehingga mendorong juga daya beli masyarakat," paparnya.

Legislator PKS ini juga mencermati terpuruknya angka Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang baru dirilis S&P Global beberapa hari lalu. "Kondisi bisnis Indonesia di sektor manufaktur per Oktober sebesar 49,2 atau kembali terkontraksi di bawah angka 50, penurunan PMI manufaktur jadi indikasi pesimisme pelaku usaha, harus diantisipasi karena bisa berimbas pada lesunya pendapatan negara," ujarnya.

Anis mengungkap PMI Manufaktur Indonesia sudah kontraksi selama empat bulan beruntun yakni pada Juli (49,3), Agustus (48,9), September (49,2), dan Oktober (49,2). "Pemerintah harus berikan kebijakan yang mampu meyakinkan dunia usaha, agar bisnis bidang manufaktur bisa yakin terhadap kondisi pasar pada masa ke depannya, harus ada intervensi pemerintah untuk mendongkrak daya beli masyarakat, sehingga memberi efek positif bagi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, mengingat industri manufaktur menjadi kontribusi terbesar PDB Indonesia," ungkapnya.(AS).