IS dan JA Saatnya Jadi Laki Ah! MenPAN RB Tolong SW Dipecat Ya

BOGOR  - Kelompok gerakan mahasiswa berencana menggelar aksi terkait video percakapan dengan narasi "menyesatkan" dua tokoh masyarakat Kabupaten Bogor, yakni IS mantan Bupati Bogor dan JA, Wakil Bupati Bogor terpilih periode 2025-2024-2029. 

Dalam pamflet yang beredar di media sosial, ada tiga kelompok gerakan mahasiswa yang akan menggelar aksi, yaitu Gerakan Mahasiswa Sumatra (Ganas), Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI), serta Forum Mahasiswa dan Pemuda Bogor (FMPB). 

Aksi akan dilakukan pada Kamis (30/1/2023) di tiga titik, yakni kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Bogor, serta Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor. 

Terdapat tujuh tuntutan yang bakal diserukan dalam aksi nanti. 

Pertama meminta kepada IS dan JA untuk mengklarifikasi terkait video percakapan yang beredar di masyarakat, dimana video tersebut sangat tidak etis, tidak pantas dan tidak mendidik. 

Kedua, meminta kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) segera memanggil dan memeriksa oknum pejabat teras di lingkungan Pemkab Bogor berinisial SW karena diduga terlibat dalam praktik politik praktis pada perhelatan Pilkada Kabupaten Bogor 2024. 

Lalu ketiga, meminta Pj Bupati Bogor Bachril Bakri memanggil SW karena mencederai netralitas ASN Kabupaten Bogor dan menjadi kaki tangan tokoh Kabupaten Bogor. 

Selanjutnya, meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB)  Rini Widyantini mencopot dan memecat SW dari jabatan dan statusnya sebagai ASN karena dia tidak bermoral dan tidak layak menjadi ASN. Mahasiswa juga meminta SW dipidanakan karena mencederai ASN dan tidak memberikan contoh sebagai pejabat tinggi di lingkungan Pemkab Bogor pada masyarakat. 

Kemudian tuntutan kelima, meminta Kejari Kabupaten Bogor mengusut tuntas dugaan setoran atau aliran dana dari RSUD Kabupaten Bogor terhadap tokoh Kabupaten Bogor dengan dugaan inisial RY, mantan Bupati Bogor dua periode dan buktikan bahwa tidak ada kebal hukum (impunitas) namun semua sama di depan hukum. 

Berikutnya, periksa dan proses hukum pihak yang memberi dan menerima setoran dari RSUD Kabupaten Bogor, sebagaimana dalam narasi video apabila terbukti memberikan dan menerima aliran dan dari RSUD Kabupaten Bogor. 

Terakhir, mendukung aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut tuntas segala praktik KKN di Kabupaten Bogor sesuai dengan semangat pemberantasan KKN oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. MAULAYA