Jegal Omnibus Law : Ormawa ITB-AD Serentak Turun Aksi, Suarakan Kepentingan Rakyat

0 116

Kilasberita.id | Jakarta Oktober 2020, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITB Ahmad Dahlah bersama Ikatan Mahasiswa Mumammadiyah (IMM) dan organisasi Mahasiswa Internal Kampus sepakat gelar aksi jegal omnibus law. Unjuk rasa tersebut dilakukan atas dasar ketidak percayaan BEM Ahmad Dahlan terhadap Undang-udang omnibus Law yang disahkan oleh DPR-RI 5 oktober 2020.

Walau dimasa pandemi COVID-19 yang tak kunjung usai, tidak menyurutkan semangat mereka untuk turun kejalan menyuarakan aspirasi buruh. Annasy Al Muhlish, ketua BEM ITB Ahmad dahlan menyebut “dibandingkan COVID-19, kami kira UU Cipta kerja yang disahkan DPR ini lebih berbahaya karena dalam skala jangka panjang, nasib buruh akan semakin dieksploitasi.” (08/10/2020)

Adapun tuntutan yang mereka bawa dalam unjuk rasa tersebut sebanyak 6 point, mereka menyoroti pasal-pasal yang tidak pro terhadap nasib para buruh.


Menolak Kerja Kontrak Seumur Hidup
Di dalam draf RUU ciptaker yang berkembang, terdapat penghapusan Pasal 59 No 13 Thn 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu mengenai perjanjian kerja dalam waktu tertentu akan dihapuskan. Akibatnya eksploitasi terhadap buruh berpotensi meningkat drastis.

Menolak Penghapusan Cuti Keja Bagi Karyawan
Adanya potensi penghapusan Cuti kerja seperti cuti hamil, cuti haid dan lainnya yang ada dalam draf UU Omnibus Law yang beredar, dapat membahayakan pekerja wanita yang dalam kondisi tertentu fisik dan mental mereka akan sangat lemah. Oleh sebab itu para buruh wanita akan semakin sengsara.

Menolak Kemudahan Legalitas Perekrutan Tenaga Kerja Asing Pada pasal 42 ayat 1 UU Cipta Kerja tentang Izin Tenaga Kerja Asing, tenaga kerja asing masuk tidak harus lagi mendapatkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk akan diganti Pengesahan Rencana Penggunaan TKA. Hal tersebut dinilai sangatlah kontradiktif dan menafikan keberadaan tenaga kerja lokal. Padahal tenaga kerja kita belum terserap secara utuh.

Menolak Penghapusan THR Dan Pesangon Bagi Karyawan Pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang pesangon menyebut, besarnya pesangon maksimal yang didapatkan buruh adalah 9 bulan, bahkan dalam PHK tertentu bisa dikalikan 2. Selain itu para buruh yang terkena PHK mendapat penghargaan masa kerja maksimal 10 bulan.

Hal tersebut dalam UU Omnibus Law diganti menjadi tunjangan PHK yang hanya memberikan upah selama 6 bulan. Maka jelas nasib buruh akan semakin tereksploitasi.


Pelanggaran Pembuatan Hukum
BEM, IMM dan ORMAWA ITB-AD Menyayangkan sikap pemerintah yang justru menunjukkan pelanggaran hukum, tidak taat pada UU tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Perundang-undangan tidak transparan, dan bahkan mengedepankan represifitas dengan meminta POLRI dan BIN untuk menggagalkan upaya masyarakat dalam mengkritik UU Omnibus Law.


Melanggar Prinsip Rule of Law Tata cara penyusuna draft UU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang sudah cacat dan melanggar berbaga prinsip Rule of Law dan Hak Asasi Manusia. Seharusnya hukum dibuat atas dasar kepentingan rakyat yang nantinya dapat melindungi kehidupan mereka serta memberikan jaminan properti kepada setiap warga negara.

Oleh karena itu hukum harus dibuat dengan seadil-adilnya agar dapat melindungi segenap tumpah darah masyarakatnya. Sehingga jika ada pembuatan hukum tersebut menemuni banyak kecaman dari masyarakat, pada hakikatnya hukum tersebut telah cacat dalam perancangannya.

Mereka sepakat akan konsisten menggelar aksi jika aspiarasi buruh tidak dihiraukan. Koordinator lapangan, Faisal Abdul Rachman menyatakan “Hukum seharusnya berpihak terhadap kemaslahatan rakyat, khususnya masyarakat kelas bawah. Itu perintah konstitusi. jadi DPR harus mendengar aspirasi rakyat, jika tidak jangan salahkan kami untuk terus menggugat.”(08/10/2020).

Red.

Leave A Reply

Your email address will not be published.