Legislator Cianjur Asal Gerindra Minta Inspektorat Audit DD Padaluyu

CIANJUR - Aksi warga menyegek kantor Desa Padaluyu, Kecamatan Cikadu, dianggap wajar oleh DPRD Kabupaten Cianjur. 

Anggota Komisi B DPRD Kabupate  Cianjur, Angga Lenoseva, mengatakan aksi penyegelan kantor Desa Padaluyu merupakan bentuk protes atas ketidakpuasan warga terhadap kades. 

"Jadi intinya mereka warga sudah kesal sehingga melakukan aksi tersebut," ujar anggota Fraksi Partai Gerindra, Selasa (31/12/2024). 

Namun, lanjut dia, dalam kasus ini Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur perlu didorong untuk turun dan segera melakukan pemeriksaan khusus kepada Pemdes Padaluyu. 

"Kalau kita melihat dari tuntutan warga, ini tentunya krisis kepercayaan, sehingga Itda tentunya harus melakukan riksus terhadap pemdes tersebut khususnya kepala desa," katanya. 

Menurut Angga, Inspektorat Daerah harus bergerak dan melakukan tindakan nyata untuk pemeriksaan. 

"Audit semua anggaran dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada Pemdes Padaluyu. Tentu ini harus dilakukan agar dapat membuktikan apakah betul informasi bahwa dana desa itu disalahgunakan oleh oknum kades," ucapnya. 

Angga mengungkapkan, kejadian ini jangan sampai menjadi bola liar karena tidak bagus dan nantinya akan menjadi negatif kepercayaan masyarakat terhadap kades, dan akan berdampak buruk bagi ekonomi masyarakat pedesaan khususnya di pedalaman desa yang ada di Cianjur Selatan. 

"Saya minta kepada Bupati agar mengintruksikan kepada inspektorat untuk segera turun dan mengaudit dana desa (DD), tutur Angga. 

Kantor Desa Padaluyu, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur disegel warga pada Senin (30/12/2024). 

Dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kepala desa (kades) atas dugaan penyelewengan anggaran pembangunan. 

Warga pun menuntut kades supaya mundur dari jabatannya. 

Koordinator aksi, Supiandi mengatakan, aksi unjuk rasa dilakukan untuk mempertanyakan dugaan penyelewengan anggaran program pembangunan yang diduga dilakukan kades. Warga yang tak puas pun meminta kepala desa mundur dari jabatannya. 

"Dugaan penyelewengan di antaranya pembangunan jembatan tahun 2024,  pembangunan tribun desa, ketahanan pangan berupa pengadaan sapi, BLT dana desa, tunjangan insentif perangkat desa, dan lainnya. Kami meminta kades mundur," kata Supiandi 

Massa juga membuat 1.000 tanda tangan menuntut semua staf desa, anggota BPD, dan ketua RT untuk mengundurkan diri apabila masih mau dipimpin kepala desa saat ini. 

"Semua ketua BPD, ketua RT dan RW, serta perangkat desa dan MUI harus mengundurkan diri bila masih mau dipimpin kades," ujarnya. SANUSI