Ngeri! Gelombang PHK Diprediksi Berlangsung Hingga 2025

JAKARTA - Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal masih akan terus berlangsung di Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan ancaman PHK akan berlanjut hingga 2025. 

Dampaknya pun tidak main-main, 85 juta lapangan pekerjaan lenyap. Perlambatan ekonomi dunia disebut sebagai pemicunya. 

Permasalahan ini tentu saja menjadi pekerjaan beray bagi pemerintahan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka. 

Data Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) menyebutkan 52 ribu pekerja menjadi korban PHK sepanjang Januari-September 2024. 

Menurut data Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) di daerah, kasus PHK paling tinggi terjadi di Jawa Tengah. Jumlahnya mencapai 14.767 kasus. 

Provinsi Banten menempati posisi kedua dengan angka PHK sekitar 9.114 kasus, lalu DKI Jakarta dengan 7.469 kasus. 

Sekretaris Jenderal  Kemnaker, Anwar Sanusi angka kasus PHK per Agustus 2024 mencapai 45.969. "Rata-rata kasus PHK  setiap bulan sekitar 3.500-4.200,” ungkap Anwar pada wartawan. 

Dia menjelaskan, berdasarkan data Disnaker di seluruh Indonesia, PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Barat   

Secara umum kasus PHK menerjang sektor manufaktur atau industri pengolahan. 

“Jadi kalau kami lihat data, memang sektor manufaktur sangat terdampak. Salah satunya tekstil. Kalau kita lihat per 26 Agustus, PHK di sektor industri pengolahan termasuk tekstil ada 23.365,” jelasnya. 

Anwar Sanusi mengklaim Kemnaker selalu memediasi antara karyawan dan perusahaan agar tidak terjadi PHK. 

"Tapi ketika PHK tidak terhindarkan, Kemnaker selalu berupaya agar para karyawan yang kehilangan pekerjaannya memperoleh hak-haknya, dan jika memungkinkan perusahaan memberi bekal tambahan atau modal kepada karyawan yang di-PHK untuk membantu mencari pekerjaan lain," ucapnya. MAULAYA