Penambangan Emas Liar di Cigudeg Bogor 'Hidup' Lagi, Bahkan Makin Ramai

BOGOR - Petugas gabungan menertibkan aktivitas penambang emas tanpa izin (PETI) di kawasan Gunung Cihideung, Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, pada akhir Desember 2024. Saat itu sekitar 15 lubang penambangan liar ditutup. 

Kini, kurang dari sebulan setelah penertiban, aktivitas penambangan liar kembali berlangsung bahkan lebih marak dari sebelumnya. Para gurandil atau penambang liar pun tidak hanya melibatkan warga lokal, bahkan dari luar Kabupaten Bogor. 

Dikatakan salah seorang penambang, sebut saja Gandung, kondisi di area penambangan makin carut marut setelah dilakukan penertiban. 

Dia pun mensinyalir jika penertiban PETI yang sebelumnya dilakukan tersebut hanya sebuah rekayasa antara aparat terkait dengan gurandil. 

"Setelah dilakukan penertiban, aktivitas penambangan di Gunung Cihideung kembali marak. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya," ujarnya, Kamis (16/1/2025). 

Gandung pun merasa cemas. Dia khawatir dampak yang akan terjadi dengan kembali maraknya aktivitas penambangan liar. 

"Saya berharap agar ditertibkan lagi supaya tidak terlalu ramai seperti saat ini, khawatir terjadi kejadian yang tidak kita inginkan. Apalagi sekarang ini mulai ada pihak-pihak tertentu yang bergaya preman atau jawara meresahkan," ucapnya. 

Kepala Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Jasinga-Leuwiliang, Ade Soma membenarkan kembali maraknya aktivitas penambangan emas ilegal. 

Mayoritas para pelaku penambangan liar ini merupakan warga sekitar dan menjadi sumber utama mata pencahariannya.

"Iya susah mulai ada kegiatan lagi, masyarakat susah. Polisi hutan akan kembali melakukan kegiatan serupa dan akan berkoordinasi dengan  pihak-pihak terkait dengan kondisi yang saat ini terjadi," ujarnya. 

"Kita lihat situasi di lapangan, nanti kita akan koordinasi dengan pihak-pihak berwajib dan kita akan carikan solusi bagaimana cara menangani para gurandil," tandasnya. 

Selain itu, BKPH Jasinga-Leuwiliang juga akan melaporkan hal tersebut kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar mendapatatkan tindakan tegas. MAULAYA/*