Peristiwa Kejam Perampokan Sawit di Sumsel, Komisi Pembela Hukum dan Ham Minta Negara Hadir

OGAN KOMERING ILIR - Komisi Pembela Hukum dan Ham meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan Pemerintah memberikan pelayanan yang terbaik kepada korban perampokan kelapa sawit di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.

Perisitiwa kejam itu terjadi pada Minggu 12 Januari 2025 pukul 15:00 WIB, di Sungai Tepuk, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), akibatnya pemilik kebun kelapa sawit M. Nawawi meninggal dunia. Sementara para pekerjanya satu orang mengalami luka akibat sabetan senjata tajam.

Peristiwa itu pun langsung dilaporkan kepada Polres Ogan komering Ilir oleh Kuasa Hukum dan Keluarga Korban, akan tetapi aparat kepolisian berdalih, baru akan melakukan olah tepat kerjadian perkara (TKP) yang belum tau kapan dilaksanakannya.

Ketua Komisi Pembela Hukum dan Ham, Riswan Mura, mengatakan, aparat penegak hukum harus mengusut tuntas kasus perampokan di OKI, dirinya juga meminta aparat penegak hukum bersikap Independen dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat.

Photo : Riswan Mura 

" Kita minta semua aparatur penegak hukum netral dalam proses penegakan hukum, tentunya Kapolres harus memberikan pelayanan yang akuntabel, yang prima, profesional dalam proses penyelidikan, penyidikan peristiwa yang dialami warga OKI" kata Riswan, pada Jum'at (24/01/25).

Riswan juga menginginkan Jajaran Kepolisian sektor Provinsi  melakukan pemeriksaan kepada jajaranya, sebab peristiwa itu menunjukan wilayah tersebut masih rawan kejahatan.

"Kita juga minta kepada Kapolda, Irwasda, Irmawsum, Direskrim, Kabid Propam, ikut memeriksa anggota-anggota yang lambat memberikan pelayanan yang bisa merusak citra polri. Karena polri itu adalah pelindung, pelayanan, pengayom rakyat. Jadi rakyat itu harus diberikan rasa aman, karena ini negara, orang panen sawit di kebunnya sendiri di bunuh," tegasnya.

Dirinya juga mengharapkan Presiden Prabowo Subianto dan Jajaran Kabinet serta DPR RI ikut terlibat dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi keluarga korban, terutama Pemerintah Provinsi dan Polda Sumatera Selatan yang memiliki tanggung jawab terhadap keamanan wilayahnya.

" Kita juga minta kepada Presiden, Kapolri, Propam Mabes Polri, Kompolnas, Menkopolhukam, DPR RI Komisi 3, Komnas HAM untuk turun tangan, terutama Gubernur Sumatera Selatan dan Kapolda yang paling bertanggung jawab. Jangan sampai persoalan ini hanya dijakan sebuah intermezzo, jadi kita inginkan APH memberikan keadilan dalam kontek penegakan hukum yang bisa memberikan rasa aman, rasa damai dan rasa keadilan," pungkasnya. FR