JABARONLINE.COM - Upaya penuntasan persoalan bantuan bagi warga terdampak banjir dan longsor di Kampung Babakan Cisarua, Desa Cidadap, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, mulai digerakkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, dalam proses verifikasi lapangan tersebut, ketidakhadiran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi sorotan.
Tim dari Pemprov Jawa Barat turun langsung ke lokasi pada Senin (12/1/2026) untuk mencocokkan data korban bencana yang selama lebih dari setahun belum memperoleh kepastian bantuan hunian.
Langkah ini dilakukan menyusul keluhan warga yang terus bergulir dan ramai diperbincangkan publik.
Kegiatan verifikasi dipimpin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat bersama BPBD Jabar, perangkat daerah Kabupaten Sukabumi, serta unsur kewilayahan.
Namun, dari pantauan di lapangan, tidak terlihat keterlibatan langsung BNPB dalam proses tersebut.
Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat, Ade Afriandi, menjelaskan bahwa verifikasi lapangan dilakukan untuk merapikan data yang selama ini menjadi kendala utama penyaluran bantuan.
“Kami fokus memastikan kondisi warga terdampak secara faktual. Selama ini persoalannya bukan di kebutuhan masyarakat, tetapi di jalur administrasi yang belum sinkron,” ujar Ade.
Menurutnya, bantuan belum tersalurkan karena data korban bencana lama tidak terintegrasi dengan baik antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat.
Akibatnya, penanganan pascabencana berjalan tersendat meski bencana telah terjadi cukup lama.
