JAKARTA – Anggota DPR RI Anis Byawati menyatakan sepakat dengan ide Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang membuka opsi pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penundaan sebagian belanja infrastruktur yang bersifat multi-years jika defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berpotensi melampaui batas aman 3 persen.
Menurut Anis, langkah antisipatif tersebut perlu dipertimbangkan apabila lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik geopolitik memicu pelebaran defisit fiskal.
“Defisit APBN kita memang sudah semakin mengkhawatirkan. Defisit APBN 2025 sebesar 2,96 persen saja merupakan yang tertinggi pasca era reformasi, dengan mengecualikan masa pandemi,” ujar Anis di sela-sela kegiatan reses anggota DPR RI di Jakarta.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu menilai potensi kenaikan defisit tidak hanya dipicu oleh lonjakan harga minyak mentah dunia akibat konflik Iran–Israel–Amerika Serikat, tetapi juga dari asumsi penerimaan pajak dalam APBN 2026 yang dinilai terlalu tinggi.
Ia menjelaskan, target pertumbuhan penerimaan perpajakan sebesar 21,5 persen jauh di atas tingkat pertumbuhan natural yang berkisar sekitar 7,5 persen.
“Jika target penerimaan pajak meleset, maka pendapatan negara akan sulit mencapai target dan defisit APBN 2026 berpotensi melebihi 3 persen,” kata legislator dari Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Anis menilai opsi pemangkasan anggaran program Makan Bergizi Gratis cukup masuk akal mengingat besarnya alokasi dana program tersebut yang mencapai Rp335 triliun. Selain itu, lembaga pemeringkat global Fitch Ratings juga menyoroti program tersebut karena dinilai berpotensi menekan belanja negara dan memperlebar defisit fiskal.
Ia menambahkan, pemerintah sebelumnya juga telah melakukan simulasi risiko (stress test) terhadap kemungkinan kenaikan harga minyak dunia hingga menyentuh rata-rata 92 dolar AS per barel per tahun akibat eskalasi konflik global.
Sebagai anggota Komisi XI DPR RI, Anis mengingatkan bahwa potensi pelebaran defisit, baik dari faktor internal maupun eksternal, harus diantisipasi sejak dini oleh pemerintah.
