KILASBERITA.ID, Jakarta, – Pergerakan mata uang di kawasan Asia menunjukkan tren variatif di tengah harapan de-eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat (AS), serta ketahanan fiskal Indonesia dalam menghadapi lonjakan harga energi global. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka melemah pada perdagangan Jumat (27/3).
Mata uang Garuda tercatat turun 0,12 persen ke level Rp16.924 per dolar AS, sejalan dengan tekanan yang dialami mayoritas mata uang Asia.
Berdasarkan data Bloomberg, di saat yang sama indeks dolar AS (greenback) justru mengalami pelemahan tipis sebesar 0,04 persen ke posisi 99,85. Kondisi ini mencerminkan pasar yang masih diliputi ketidakpastian global.
Mata Uang Asia Bergerak Campuran Pelemahan rupiah diikuti oleh sejumlah mata uang Asia lainnya. Peso Filipina memimpin penurunan sebesar 0,19 persen, diikuti ringgit Malaysia yang terkoreksi 0,31 persen.
Dolar Hong Kong, dolar Taiwan, dan rupee India juga turut melemah di kisaran 0,04 hingga 0,11 persen. Namun, tidak semua mata uang berada di zona merah. Yen Jepang mencatat penguatan tertinggi sebesar 0,21 persen, disusul baht Thailand yang naik 0,19 persen, won Korea Selatan menguat 0,17 persen, serta dolar Singapura yang naik tipis 0,02 persen.
Sentimen Global: Harapan Damai Iran-AS
Analis Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, menyebut pergerakan pasar saat ini sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik, khususnya terkait konflik Iran-AS. Menurutnya, penguatan dolar AS dipicu oleh harapan perdamaian setelah Iran mulai mempertimbangkan proposal de-eskalasi.
Meski demikian, ketidakpastian masih tinggi karena belum adanya negosiasi langsung antara kedua negara. Ketegangan geopolitik tersebut turut berdampak pada pasar energi global, terutama terkait risiko gangguan pasokan di Selat Hormuz—jalur vital distribusi minyak dunia.
Saat ini, harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) tercatat di level US$93,25 per barel, sementara minyak Brent berada di kisaran US$106,61 per barel. APBN Jadi Penopang Rupiah Dari sisi domestik, rupiah mendapat dukungan dari kebijakan fiskal pemerintah.
