Presiden Prabowo Pisahkan Kementerian UMKM dan Koperasi, Tantangan 100 Hari Kerja Lebih Taktis

JAKARTA- Ketua Umum DPP Perhimpunan UKM Indonesia Syafrudin Budiman SIP mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang memisah Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi. Dimana pada Minggu malam (20/10/2024) mengumumkan pemisahan Kementerian Koperasi dan UKM menjadi terpisah.

Pada pelantikan Menteri Kabinet Merah Putih Pemerintahan Prabowo-Gibran di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Dikukuhkan Maman Abdurahman (Partai Golkar) sebagai Menteri UMKM dan Budi Arie Setiadi (Ketua Umum Projo) Menteri Koperasi.

"Pemisahan Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi oleh Presiden Prabowo perlu kita apresiasi. Kita ucapkan selamat juga kepada Menteri UMKM Maman Abdurahman dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi. Diharapkan kinerja para menteri tersebut bisa bekerja lebih gesit dan lebih taktis," kata Syafrudin Budiman yang juga Politisi Muda Partai Amanat Nasional (PAN), Senin (21/10/2024) di Jakarta.

Diharapkan kedua menteri tersebut bisa menjadi pelindung bagi pelaku UMKM dan Koperasi yang jumlahnya mencapai 64 juta sesuai sensus ekonomi BPS 2010 lalu. Bahkan  sekarang pelaku UMKM bisa mencapai 80 juta lebih, untuk itu dalam kinerja 100 hari ditunggu gebrakannya.

Kata Gus Din sapaan akrabnya, kekuatan ekonomi Indonesia tergantung pada konsumsi rakyat yang menyumbang PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan PDB (Produk Domestik Bruto). Kekuatan ini ada di UMKM, Koperasi dan perdagangan ekspor-impor ekonomi nasional.

Dimana menurut Kornas Aliansi Relawan Prabowo Gibran (ARPG) ini, kekuatan konsumsi ini menyumbang tertinggi dalam PDRB dan PDB. Tentunya hal ini adalah UMKM dan Koperasi atau ekonomi rakyat.

"Jadi penguatan ekonomi kerakyatan yang bersumber pada UMKM dan Koperasi, Perdagangan dan Pedagang Kaki Lima harus kuatkan dan ditingkatkan lagi. 100 hari kerja ini menjadi tantangan dan harapan kepada kedua menteri tersebut," ucapnya.

Kata Gus Din diharapkan Menteri UMKM dan Menteri Koperasi harus turun ke bawah dan menjemput problematika yang ada untuk dipecahkan masalahnya. Menteri UMKM dan Menteri Koperasi menjadi sandaran banyak orang tentang kebijakan-kebijakannya yang berpihak pada pelaku usaha.

"Di bawah kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran kita optimis ekonomi bisa tumbuh 5,5 persen ke atas pada kuartal pertama dan seterusnya. Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi bisa melakukan akselerasi dalam menjadi fasilitator, mediator dan motivator bagi pelaku UMKM dan Koperasi," jelasnya.

Program Kementerian UMKM dan Koperasi jangan hanya bergerak pada batuan modal dan bantuan program. Namun kata Gus Din, harus bisa membina, melakukan inkubasi, memberdayakan dan meningkatkan produktivitas kegiatan usahanya 

"Kalau pelaku UMKM dan Koperasi nya maju, konsumsi masyarakat akan tinggi. Tentu pendapatan negara dari pajak akan meningkat dan tumbuh berkembang. Karena itulah harapannya wajib menumbuhkan gerakan UMKM menjadi Industri Kecil Menengah (IKM)," pungkas Ketua Umum Barisan Pembaharuan 08 ini. (red)