PT PPE Terus Datangkan Masalah, Pegawai Tak Digaji Hingga Dinyatakan Pailit

BOGOR - Bukan profit yang didapat, justru masalah dan masalah yang datang silih berganti. Itulah yang terjadi pada PT Prayoga Pertambangan dan Energi (PPE). 

Sejak kali pertama didirikan, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dipunya Pemerintah Kabupaten Bogor itu memang tak lepas dari masalah. 

Pemerintah Kabupaten Bogor pun disarankan untuk membubarkan PT PPE, dari pada selalu membebani keuangan daerah. 

"Sudah hampir dua tahun pegawai PT PPE yang jumlahnya puluhan tidak menerima gaji," ungkap IF, salah seorang pegawai PT PPE. 

IF yang mengaku sudah bekerja selama 10 tahun di PT PPE, ingin kejelasan soal status dirinya dan para pekerja lainnya. "Saat ini nasib saya serta karyawan lainnya juga tidak jelas, karena tidak dirumahkan atau di PHK," katanya. 

Sebagai seorang karyawan yang tidak punya posisi strategis, dan tidak memiliki pekerjaan lain, IF berharap agar hak maupunnasib kehidupan dirinya dan puluhan orang karyawan lainnya dapat diperhatikan Pemkab Bogor. 

"Kami hanya ingin dicarikan solusi agar hak dan status kami sebagai karyawan diperhatikan. Kami pahqm perusahaan ini sedang pailit, tapi mohon kiranya agar hak dan nasib kami tidak digantung," ucapnya. 

PT PPE dinyatakan pailit oleh pengadilan pasca adanya gugatan dari beberapa perusahaan mitra/rekanan (vendor). 

Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT PPE, Anjar Kirana yang dikonfirmasi melalui pesan whatsapp terkait hal ini tidak memberikan solusi. "itu sudah lama. Saya baru tiga bulan jadi Plt," singkatnya. 

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Wasto Sumarno mengatakan  setiap orang yang bekerja di sebuah perusahaan dan statusnya legal, maka harus dibayarkan gajinya 

Sementara, Sekretaris Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Ridwan Muhibi mengarahkan karyawan mengajukan masalah ini secara formil ke dewan. 

"Layangkan pengaduan ke Komisi IV terkait kejadian ini," saran dia. JAENUDIN/MAULAYA