Sensus Ekonomi 2026 Diklaim Jadi Rujukan Pemerintah Hadirkan Kebijakan Sejahterakan Warga

KOTA BANDUNG- Sensus Ekonomi pada 2026 akan dilakukan untuk memetakan golongan masyarakat yang dapat dibantu oleh pemerintah untuk memberi kemaslahatan bagi warga. 

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, saat memberikan keynote speech pada Diskusi Kelompok Terarah (FGD) Strategi Pengumpulan Data Sensus Ekonomi 2026 di Prime Park Hotel, Kota Bandung, Selasa (8/10/2024). 

"Harapannya, FGD lintas pemangku kepentingan di Jawa Barat salah satu kunci dalam pembangunan untuk menyejahterakan masyarakat, perekonomian Jabar menjadi jauh lebih baik, tapi tentu kita harus menguasai datanya," ungkap Herman. 

Apabila pemetaan berjalan lancar, Herman menilai bagi pengambil keputusan menentukan kebijakan dalam upaya memberi kemaslahatan bagi masyarakat dapat tepat sasaran. 

"Pengambilan keputusan (bisa dilakukan) mulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota sampai provinsi. Jadi harapannya ke depan para pejabat publik dari provinsi sampai ke desa dan kelurahan itu evidence based policy", tambahnya. 

Dengan demikian, Herman optimistis jika kebijakan yang diputuskan berbasis data, maka akan menghasilkan program yang dapat menyejahterakan masyarakat. 

"Ini sangat penting bukan hanya untuk BPS, tapi untuk Jawa Barat dan endingnya untuk rakyat Jabar agar sejahtera karena menyejahterakan hari ini tidak bisa dengan cara-cara biasa. Harus saintifik, berbasis evidence dan data. Sensus salah satu cara untuk mendapatkan data terbaik," tutur Herman. 

Sementara itu Kepala BPS Jabar Darwis Sitorus mengatakan, pelaksanaan Sensus Ekonomi bertujuan untuk mendapatkan hasil yang tepat sasaran dan masif dalam memetakan program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat. 

"Kita sedang membangun kolaborasi dengan semua pihak untuk mendapatkan strategi yang efisien dan efektif guna memperoleh hasil yang maksimal seperti yang diinginkan oleh pihak pemerintah. Hasilnya nanti bisa digunakan untuk rakyat sejahtera," ucap Darwis. 

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI Ateng Hartono menyebut, kolaborasi semua pihak termasuk dalam hal Sensus Ekonomi 2026 menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. 

"Apresiasi data ini jangan sampai berhenti di sini. Data ini harus dimanfaatkan oleh pemerintah daerah. Kolaborasi antara BPS Jawa Barat dengan pemerintah provinsi kita kuatkan," sebut Ateng. 

"Mudah-mudahan ini menjadikan Jawa Barat semakin unggul, terdepan, dan maju," tutupnya. FR