JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra secara resmi menggelar sayembara berhadiah Rp10 juta bagi masyarakat yang berhasil memberikan informasi valid serta bukti rekaman terkait penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya jenis solar. Langkah ini diambil guna memastikan distribusi subsidi tepat sasaran sekaligus menekan praktik ilegal di lapangan.
Ketua DPP Partai Gerindra, Bambang Haryadi, mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi distribusi BBM. Ia mengungkapkan bahwa modus penyelewengan kerap dilakukan dengan memindahkan solar subsidi dari tangki SPBU ke kendaraan penampung pada tengah malam.
"Partai Gerindra menyiapkan Rp10 juta bagi siapa pun masyarakat yang memberikan informasi mengenai penyelewengan BBM subsidi, khususnya solar," ujar Bambang Haryadi kepada media di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).
Bambang, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Fraksi Gerindra DPR RI, menjelaskan bahwa masyarakat dapat menyerahkan bukti rekaman dugaan penyelewengan tersebut kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) terdekat atau menghubungi anggota legislatif Partai Gerindra di berbagai tingkatan. Ia menjamin keamanan pelapor dan meminta warga tidak gentar meski ada potensi keterlibatan oknum.
"BBM subsidi diperuntukkan bagi angkutan umum, petani, dan nelayan. Gerindra menolak keras penyelewengan ini. Pengawasan bersama sangat diperlukan agar subsidi benar-benar sampai kepada yang berhak," tegasnya.
Tantangan dari Aktivis Bogor
Inisiatif Gerindra tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) Bogor, Yogi Ariananda, S.H. Menurutnya, langkah antisipatif ini sangat relevan di tengah ketegangan geopolitik global yang berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia.
Kendati demikian, Yogi melontarkan tantangan balik kepada partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut. Ia menilai pengawasan tidak boleh terbatas pada sektor BBM industri semata, melainkan juga harus menyasar praktik mafia gas elpiji bersubsidi.
"Kerugian negara bukan hanya berasal dari penyelewengan BBM industri, tetapi juga maraknya penyalahgunaan gas bersubsidi 3 kilogram," ungkap Yogi dalam keterangan tertulisnya.
