Kilasberita.id, JAKARTA – Potensi ekonomi biru Indonesia yang besar hingga kini dinilai belum dimanfaatkan secara optimal, terutama di wilayah pesisir, kepulauan, dan kawasan perbatasan.
Kesenjangan antara kebijakan nasional dan implementasi di daerah masih menjadi tantangan utama dalam menjadikan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk menjembatani persoalan tersebut, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Pusat, Beyond Borders Indonesia, serta Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menggelar Dialog Strategis Nasional bertajuk “Ekonomi Biru Indonesia: Menjembatani Kebijakan Nasional dengan Implementasi Daerah”.
Kegiatan ini berlangsung di Kampus Sekolah Pascasarjana Universitas Sahid, Sahid Sudirman Residence, Jakarta, Kamis (15/1/2026).
Dialog strategis ini menghadirkan diskusi lintas sektor yang melibatkan pakar kebijakan publik, teknologi perikanan, komunikasi, hingga geopolitik. Forum tersebut membahas peran ekonomi biru sebagai motor pembangunan berkelanjutan yang mampu memperkuat ekonomi wilayah pesisir, pulau-pulau terluar, dan kawasan perbatasan Indonesia.
Sejumlah narasumber nasional hadir dalam kegiatan ini, di antaranya Bupati Maluku Tenggara Muhammad Thaher Hanubun, Prof. Dr. Martani Huseini selaku Guru Besar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia dan mantan Direktur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Prof. Dr. Maman Hermawan dari Politeknik AUP Jakarta, serta Dr. Teguh Santosa, pakar hubungan internasional dan geopolitik sekaligus Ketua Umum JMSI Pusat.
Ketua Umum JMSI Pusat Dr. Teguh Santosa menegaskan bahwa dialog ini menjadi ruang strategis untuk mempertemukan perspektif daerah dengan arah kebijakan nasional.
Menurutnya, pembangunan ekonomi biru harus berangkat dari realitas di daerah, terutama wilayah pesisir dan perbatasan yang selama ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam narasi pembangunan nasional.
“JMSI memandang media daerah sebagai aktor strategis yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menguatkan narasi pembangunan berbasis daerah. Media daerah memiliki peran penting dalam menghubungkan kebijakan nasional dengan realitas lokal,” ujar Teguh.
