Kilasberita.id, JAKARTA, — Pengusaha Madura yang tergabung dalam Ormas Madas Nusantara secara resmi mengajukan penawaran kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk melakukan pembongkaran proyek monorel mangkrak di Ibu Kota. Nilai penawaran tersebut mencapai Rp1,3 miliar, dengan skema seluruh biaya pembongkaran ditanggung sepenuhnya oleh pihak perusahaan.
Ketua Umum Madas Nusantara, KRH HM Jusuf Rizal, SH, menegaskan bahwa pihaknya justru menawarkan solusi tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
“Kalau ditanya ada biaya pembongkaran Rp100 miliar, Madas Nusantara tidak tahu. Kami justru ingin membantu Gubernur DKI Jakarta. Kami bongkar, seluruh biaya kami tanggung, dan besi-besi bekasnya kami beli,” tegas Jusuf Rizal kepada wartawan di Jakarta.
Pernyataan tersebut disampaikan Jusuf Rizal—yang juga Presiden LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat)—menyusul ramainya diskusi di grup WhatsApp aktivis Jakarta terkait rencana pembongkaran monorel dengan anggaran yang disebut mencapai Rp100 miliar.
Besarnya angka tersebut menuai kritik dan kekhawatiran publik. Sejumlah pihak menilai anggaran tersebut terlalu fantastik dan berpotensi memunculkan dugaan penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Dana sebesar itu dinilai lebih tepat dialokasikan untuk kebutuhan mendesak masyarakat, seperti pangan dan layanan sosial.
Jusuf Rizal menjelaskan, penawaran resmi itu diajukan melalui surat tertanggal 29 Desember 2025 atas nama PT Hidup Bahagia Abadi, dengan pengantar dari Ormas Madas Nusantara. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa perusahaan menanggung seluruh proses pembongkaran, mulai dari mobilisasi, alat berat, hingga tenaga kerja.
Sebagai kompensasi, material besi hasil bongkaran monorel dihargai Rp1.300.000.000 yang akan menjadi pendapatan bagi Pemprov DKI Jakarta.
“Kami tidak tahu-menahu soal anggaran Rp100 miliar itu. Kami hanya berusaha secara profesional untuk menopang kegiatan organisasi. Madas Nusantara bukan organisasi preman,” ujar Jusuf Rizal yang juga dikenal sebagai aktivis antikorupsi.
Ia menambahkan, untuk penjelasan teknis dan perencanaan anggaran resmi, sebaiknya publik meminta keterangan langsung dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta selaku pihak yang disebut menangani pembongkaran monorel.
