JABARONLINE.COM - Direktur Widya Pusaka Indonesia (WiPI) menyatakan dukungan dan kesepakatannya terhadap posisi institusi Polri yang harus tetap dibawah Kepala Negara atau Presiden. Dukungan itu muncul lantaran mencuatnya isu bahwa posisi Polri yang hendak bergeser ke Kementerian atau di bawah Kementerian.
Dalam keterangan resminya, Ana Mulyana (red ; amuy) menyampaikan bahwa posisi Polri jangan di geser atau dipindah ke lembaga atau kementerian manapun, menurutnya Polri harus memilki kedudukan yang tegak lurus dan independen tanpa adanya intervensi dari lembaga atau instansi manapun, karenanya Polri adalah sebagai lembaga penegak hukum.
"Polri adalah lembaga penegak hukum, karenanya ia harus tegak lurus dan independen, tidak mungkin polri nantinya di intervensi oleh lembaga lain bahkan sampai dikendalikan", tutur Amuy selaku pentolan WiPI pada Sabtu, (31/1/2026) di Bogor.
Aktivis sekaligus eks Ketum PB HMI itu pun menyampaikan bahwa posisi Polri tetap dibawah Presiden adalah keputusan yang arief dan logis. Menurutnya posisi itu akan menimbulkan kecenderungan polri untuk netral tanpa pandang bulu dalam mengambil langkah dan tindakan. Ia pun berharap bahwa publik untuk bersama mendukung kerja-kerja Porli yang tetap tegak lurus pada keadilan dan masyarakat.
"itu pilihan logis dan arief, kecenderungan untuk porli tetap netral dan tanpa pandang bulu dalam mengambil langkah akan lebih terjamin, sebagai masyarakat mari kita dukung saja kerja-kerja polri untuk tetap tegak lurus pada keadilan dan masyarakat", beber Amuy.***
