JABAR ONLINESANUSI. COM, — Proyek pembangunan Jembatan Sroyo–Banjar Anyar di Desa Sroyo, Kabupaten Bojonegoro, menuai sorotan tajam publik. Proyek yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2025 dengan nilai Rp2.062.764.000 dan ukuran 12 x 6 meter itu dinilai belum menunjukkan progres signifikan, meski telah berjalan hampir empat bulan dan kini memasuki tahun 2026.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, proyek tersebut mulai dikerjakan sejak November 2025 setelah melalui Musyawarah Desa (Musdes). Namun hingga saat ini, capaian fisik di lapangan disebut belum menyentuh 30 persen. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat, mengingat nilai anggaran yang tergolong besar untuk skala pembangunan desa.
Sejumlah awak media yang melakukan peninjauan langsung ke lokasi mendapati bahwa pekerjaan masih terbatas pada tahap penggalian pondasi dan pemasangan rangkaian besi yang diduga sebagai tulangan struktur jembatan. Belum terlihat adanya pekerjaan lanjutan yang menunjukkan percepatan signifikan.
“Proyek ini sudah dimulai sejak bulan 11 tahun 2025. Sekarang sudah hampir empat bulan berjalan. Apakah dalam satu bulan ke depan bisa rampung, sementara ini sudah tahun 2026 dan anggarannya Tahun 2025?” ujar salah satu warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Sorotan publik tidak hanya tertuju pada lambannya progres pekerjaan, tetapi juga pada aspek perencanaan dan pengawasan. Masyarakat mempertanyakan apakah jadwal pelaksanaan telah disusun secara realistis dan apakah pengawasan teknis berjalan optimal.
Warga khawatir jika pengerjaan dipaksakan selesai dalam waktu singkat demi mengejar target administrasi, kualitas konstruksi justru akan dikorbankan. Mereka menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur desa tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa memperhatikan standar teknis.
Upaya konfirmasi telah dilakukan oleh awak media dengan mendatangi Kantor Desa Sroyo untuk meminta penjelasan dari Kepala Desa terkait progres dan kendala proyek. Namun saat didatangi, Kepala Desa tidak berada di tempat. Konfirmasi lanjutan melalui pesan WhatsApp juga telah dikirimkan, tetapi hingga berita ini diterbitkan belum ada jawaban resmi yang diterima.
Ketiadaan penjelasan tersebut semakin memperkuat tuntutan publik akan keterbukaan informasi. Sejumlah warga mendesak Inspektorat Kabupaten Bojonegoro untuk turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi administrasi, pelaksanaan teknis, maupun serapan anggaran.
“Ini anggaran lebih dari Rp2 miliar, bukan angka kecil. Jangan sampai karena alasan waktu mepet, pengerjaannya menjadi asal-asalan. Ini uang negara dan untuk kepentingan masyarakat,” tegas warga lainnya.
