JABARONLINE.COM - Sejumlah pengusaha tambang quarry andesit bersama perwakilan masyarakat dari Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera membuka audiensi terkait nasib tambang yang ditutup sejak September 2025.
Sebelumnya aksi demonstrasi digelar di Jalan Lebak Wangi Desa Rengasjajar dan halaman Kantor Kecamatan Cigudeg. Massa kemudian diundang audiensi di Kantor Bupati Bogor, sebelum akhirnya melanjutkan aksi di Gedung Sate Bandung. Pertemuan resmi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Drs. Herman Suryatman, berlangsung pada Senin, 9 Februari 2026.
Peserta Audiensi dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagi berikut: Sekda Prov. Jabar, Asda Ekbang Sekda Provinsi Jawa Barat Jabar, Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Barat Jabar, Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat Jabar, Kepala Bakesbangpol Provinsi Jawa Barat Jabar, Kepala DLH Provinsi Jawa Barat Jabar, Kepala DPMD Provinsi Jawa Barat Jabar, Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Jabar, Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Barat Jabar (Kepala ESDM tidak hadir).
Dari Masyarakat dan Organisasi: Ketua GPPSDA-LH: Budi S Rais, Ketua SBNI: Yadi, Ketua ATTN: Achmad Gojali, Sekjen ATTN: Asep Hendra, Ketua ATTB: Asep Fadhlan, Tokoh masyarakat Cigudeg: H. Apendi, Tokoh masyarakat Rumpin: Asep Khoris, Tokoh masyarakat Subang: H. Roni, Tokoh masyarakat Indramayu: H. Riva’i, Tokoh masyarakat Ciamis: Pardi, Beberapa tokoh daerah lainnya
Tuntutan utama, Kepastian kapan tambang legal/berizin di Jawa Barat dapat dibuka kembali.
Realisasi bansos bagi masyarakat terdampak sejak penutupan tambang (September 2025) yang belum jelas hingga kini.
Permintaan agar Inspektorat Kementerian ESDM mengirim delegasi ke tingkat kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan lingkungan hidup secara rutin.
Respons Pemerintah Sekda Jabar menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tidak hadir karena mendampingi Menteri Desa di Jakarta.
Pemprov Jabar masih menunggu hasil audit dari tiga universitas (ITB, IPB, UNPAD).
